DPR Hentikan Tunjangan Perumahan Anggota, Dorong Transparansi dan Efisiensi

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa tunjangan perumahan bagi anggota DPR telah resmi dihentikan sejak Minggu, 31 Agustus 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya DPR untuk memperkuat transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara, serta menegaskan komitmen lembaga legislatif terhadap pengelolaan keuangan publik yang bertanggung jawab.

Selain itu, DPR menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua tunjangan anggota. Evaluasi ini tidak hanya mencakup tunjangan perumahan, tetapi juga fasilitas dan hak lainnya, guna memastikan bahwa setiap alokasi anggaran publik sesuai dengan prinsip good governance dan prioritas kepentingan rakyat.

Langkah penghentian tunjangan perumahan ini mendapat respons positif dari berbagai pihak, karena menunjukkan DPR berani mengambil keputusan berani dan nyata dalam reformasi internal. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada efisiensi penggunaan anggaran negara.

DPR menegaskan bahwa penghentian tunjangan perumahan bukan sekadar simbol, tetapi bagian dari upaya jangka panjang untuk memperbaiki tata kelola lembaga, mendorong disiplin anggaran, dan memastikan setiap rupiah yang berasal dari rakyat digunakan secara tepat sasaran. Langkah ini sejalan dengan komitmen DPR dalam menghadirkan tata kelola publik yang profesional, modern, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.